ACEH BARAT, Independen News – Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Fadli Octora, ST., memaparkan capaian kinerja serta rencana strategis pembangunan infrastruktur dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRK Aceh Barat, Senin 20 April 2026.
Dalam penyampaiannya, Fadli mengawali dengan apresiasi kepada komisi III DPRK Aceh Barat, terkait atas undangan yang diberikan dalam forum tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa realisasi anggaran PUPR tahun 2025 mencapai sekitar 90 persen.
“Untuk realisasi anggaran tahun 2025, posisi kami berada di angka 90 persen. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaian kita bahkan mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa rencana kerja (Renja) Dinas PUPR untuk tahun 2027 diusulkan sebesar Rp136 miliar. Angka tersebut, kata dia, telah diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah, termasuk program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Dari total Rp136 miliar itu, seluruhnya kami arahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah, terutama hasil Musrenbang serta aspirasi masyarakat yang masuk melalui berbagai jalur,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 pihaknya hanya memperoleh alokasi sekitar Rp108 miliar, dengan kebutuhan riil pembangunan infrastruktur mencapai Rp79 miliar. Infrastruktur yang dimaksud meliputi pembangunan jalan, jembatan, SPAM, sanitasi, hingga drainase.
Dalam forum tersebut, Fadli juga menegaskan bahwa hasil Musrenbang menjadi prioritas utama dalam penyusunan program kerja. Tercatat, sebanyak 102 usulan telah diinput ke dalam dokumen perencanaan untuk tahun 2027.
Selain program reguler, Dinas PUPR juga menjalankan sejumlah kegiatan darurat pada tahun 2026, seperti pemeliharaan rutin jembatan gantung, jalan, serta bangunan gedung. Fokus khusus juga diberikan pada perbaikan kantor camat yang dinilai sudah membutuhkan penanganan serius.
“Beberapa kantor camat seperti di Arongan dan wilayah Krueng sudah dalam kondisi yang perlu segera diperbaiki. Ini menjadi perhatian kami ke depan,” ujarnya.
Di sisi lain, isu ketahanan pangan juga menjadi perhatian serius. Fadli menyebutkan pihaknya akan bersinergi dengan dinas terkait untuk pengembangan infrastruktur pendukung, seperti irigasi.
“Ketahanan pangan menjadi prioritas Bupati. Kami di PUPR akan mendukung melalui pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi di sejumlah wilayah,” katanya.
Terkait progres kegiatan tahun 2026, Fadli mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen paket pekerjaan sudah memasuki tahap lelang. Sementara beberapa proyek, seperti pembangunan jembatan di Cot Putih dan Cot Manggi, masih dalam proses persiapan untuk segera dilelang.
“Kami optimistis seluruh paket pekerjaan dapat selesai dilelang pada bulan Mei, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan maksimal,” tutupnya.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong percepatan pembangunan di Aceh Barat, khususnya di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
