ACEH BARAT, Independen News – Komisi III DPRK Aceh Barat menggelar rapat kerja (raker) perdana bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang rapat gabungan komisi DPRK Aceh Barat, Senin, 20 April 2026.
Rapat ini menghadirkan mitra kerja strategis, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Aceh Barat.
Raker dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRK Aceh Barat, Mustafa Gaseu, didampingi anggota Azwir, Ahmad Yani, dan Nasrullah.
Dalam sambutannya, Mustafa Gaseu menegaskan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi anggaran, membahas rencana kerja ke depan, serta menginventarisasi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menekankan pentingnya keseriusan seluruh OPD dalam menjalankan program kerja demi percepatan pembangunan daerah.
“Jika ada dinas yang tidak sejalan dengan harapan bersama, tentu Komisi III akan memberikan rekomendasi, termasuk evaluasi terhadap pimpinan dinas,” tegasnya.
Menurutnya, rapat ini juga menjadi langkah awal memperkuat fungsi pengawasan DPRK sekaligus membangun sinergi lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Fadli Octora, menyampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2025 mencapai sekitar 90 persen, dengan capaian PAD bahkan menembus 180 persen.
Untuk rencana kerja tahun 2027, pihaknya mengusulkan anggaran sekitar Rp136 miliar yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan drainase.
“Prioritas kami tetap pada kebutuhan dasar masyarakat serta hasil Musrenbang dan program ketahanan pangan,” ujarnya.
Dinas Perhubungan Aceh Barat juga melaporkan capaian kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran mencapai 97 persen, serta fokus pada peningkatan pelayanan transportasi dan penataan parkir.
Selain itu, BPBD Aceh Barat memaparkan kinerja dalam penanggulangan bencana, termasuk upaya kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kondisi darurat.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyampaikan capaian dalam pengelolaan sampah dan upaya menjaga kelestarian lingkungan, sementara Distranaker menyoroti program pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perlindungan pekerja.
Anggota Komisi III DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya inovasi di setiap dinas serta kesiapan dalam menarik Dana Insentif Daerah (DID).
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBK. Dinas harus punya inovasi dan menyiapkan program yang bisa menarik anggaran dari pusat,” katanya.
Ia juga mendorong agar setiap dinas lebih terbuka menyampaikan kendala yang dihadapi, sehingga dapat dicarikan solusi bersama antara legislatif dan eksekutif.
Komisi III DPRK Aceh Barat berkomitmen menjadikan rapat kerja ini sebagai agenda rutin setiap triwulan, guna memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
