Meulaboh, Independen News – Fraksi Dinamis DPRK Aceh Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Barat, Selasa (14/7/2026).
Melalui juru bicaranya, Muhammad Priya Nyona Feby, Fraksi Dinamis menyatakan dukungannya terhadap Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2025 dengan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Dinamis mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Barat yang berhasil melampaui target pada tahun anggaran 2025. Namun, pemerintah daerah diminta terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat mempercepat penataan dan legalisasi aset daerah, mengoptimalkan aset yang belum produktif, memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi ekonomi,” ujar Feby.
Menurut Fraksi Dinamis, langkah tersebut penting agar pembangunan daerah tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain sektor fiskal, Fraksi Dinamis juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah didorong memperluas pemerataan tenaga kesehatan, meningkatkan ketersediaan dokter, tenaga medis, obat-obatan, serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan hingga ke wilayah terpencil.
Di sektor pendidikan, Fraksi Dinamis meminta pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.
Fraksi Dinamis juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang tertib.
“Evaluasi kinerja perangkat daerah hendaknya tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan program, capaian indikator kinerja, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Dinamis memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) Bale, Kecamatan Meureubo, yang dinilai memerlukan rehabilitasi segera. Menurut fraksi tersebut, sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Pustu Bale telah mengalami kerusakan sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta segera mengalokasikan anggaran rehabilitasi bangunan beserta fasilitas pendukungnya agar pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan optimal.
Tak hanya itu, Fraksi Dinamis juga mengusulkan penambahan kendaraan operasional roda empat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Selama ini, petugas teknis yang melakukan monitoring dan pembinaan ke sekolah-sekolah, terutama di wilayah terpencil, masih mengandalkan kendaraan roda dua.
Menurut Fraksi Dinamis, penambahan mobil operasional akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, keselamatan petugas, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Aceh Barat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Dinamis menegaskan dukungan penuh terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, dengan harapan seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Fraksi Dinamis berharap berbagai catatan dan rekomendasi ini dapat menjadi bahan penyempurnaan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan Aceh Barat yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Feby.
