MEULABOH, Independen News – Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan penegakan hukum dalam pengelolaan aset serta kerja sama daerah. Hal ini disampaikan dalam laporan akhir Pansus Pertambangan dan Aset yang diserahkan kepada pimpinan dewan usai menyelesaikan rangkaian kajian dan kunjungan lapangan di berbagai lokasi strategis di Aceh Barat.
Dalam rekomendasinya, Pansus menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap seluruh aset kerja sama yang melibatkan pihak ketiga, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan sumber pendapatan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada kebocoran PAD dan seluruh pengelolaan aset berjalan sesuai aturan.
“Pemerintah daerah perlu melakukan audit komprehensif terhadap semua kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk di sektor pelabuhan, pertambangan, dan perdagangan. Tujuannya agar setiap rupiah dari aset publik memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar perwakilan Pansus DPRK Aceh Barat, M. Priya Nyona Feby.
Selain itu, Pansus juga menyoroti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dinilai belum berjalan optimal. Pansus meminta agar setiap perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 70 persen, serta menyalurkan program CSR secara nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasinya.
“Perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Barat, bukan hanya beroperasi untuk kepentingan bisnis semata,” tambahnya.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi langkah konkret bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, serta menciptakan iklim investasi yang transparan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh Barat.
