Meulaboh, Independen News – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan agenda pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Aceh Barat, Kamis (6/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRK Aceh Barat, Hj. Siti Ramazan, SE, yang akrab disapa Dekti, didampingi Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Azwir, SP. Turut hadir Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, dr. Ir. Kurdi, ST., MT., MH., IPM., ASEAN Eng., bersama jajaran pemerintah daerah serta anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Barat.
Dalam arahannya, Ketua DPRK Aceh Barat menegaskan bahwa pembahasan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2027.
“DPRK Aceh Barat berkomitmen mengawal setiap proses pembahasan anggaran agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan riil daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dekti.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Menurutnya, pembahasan KUA tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan setiap program mampu menjawab tantangan pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“DPRK akan mencermati setiap usulan program agar anggaran yang disusun benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan anggaran,” tegasnya.
Rapat Badan Anggaran berlangsung dalam suasana konstruktif dengan membahas berbagai program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan Kabupaten Aceh Barat pada tahun anggaran 2027.
Melalui pembahasan tersebut, DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.
