Meulaboh, Independen News – Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil SH mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera melakukan peninjauan di Gampong Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen pada Senin (11/5/2026).
Imran mengatakan, dia ditugaskan khusus oleh Mendagri ke Provinsi Aceh untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kegiatan dalam rangka percepatan rehab rekon yang melibatkan Pemkab, Pemprov dan Kementerian lembaga pada pemerintah pusat.
“Pak Mendagri juga meminta kepada saya untuk mengkoordinasikan terkait percepatan penyiapan data, apakah itu data infrastruktur seperti jembatan, jalan, DAS, irigasi dan termasuk juga terkait dengan Huntara dan Huntap,” kata Imran.
Dikatakan Imran, dia meminta kepada bupati untuk memastikan lahan yang akan dibangun Huntap sudah clear dan clean sebelum diajukan kepada Satgas untuk diajukan kepada kementerian yang menanganinya.
“Kemudian selanjutnya yang diminta kepada saya adalah mengecek terkait dengan TKD, karena kita lihat Aceh, Sumut dan Sumber itu dana TKD nya dikembalikan semuanya tidak ada yang dipotong,” katanya.
Selain itu kata Imran, Mendagri juga meminta agar posko darurat bencana kembali diaktifkan, karena melalui posko itu bisa dikonsolidasikan data yang diperlukan untuk kebutuhan penanganan pasca bencana.
“Saya lihat itu di Desa Jambak belum dilaksanakan, buktinya itu DAS baru anggaran dari kabupaten, itupun hanya untuk menormalkan sementara menahan aliran sungai padahal sungainya labar, yang apabila tidak ditangani segera akan berakibat fatal di bulan musim penghujan,” ujar Imran.
Kemudian kata dia ada jembatan yang menghubungkan antar dua desa di Kecamatan Pante Ceureumen yang harus segera dilakukan perbaikan agar akses transportasi dan lalu lintas masyarakat dapat berjalan dengan normal.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM mengatakan, Desa Jambak merupakan lokasi yang paling parah terdampak bencana banjir pada November 2025 lalu sehingga wilayah itu yang menjadi lokasi peninjaun dari Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera pada hari ini.
“Tadi juga diminta untuk mempercepat proses cetak sawah baru, tapi semuanyakan untuk cetak sawah baru anggarannya di transfer ke provinsi, jadi kita menunggu SID yang dikerjakan oleh Balai di Medan bekerjasama dengan surveyor dari UTU, kita menunggu itu,” kata Tarmizi.
Jika dana untuk mencetak sawah baru tersebut dikirimkan langsung oleh pemerintah pusat ke kabupaten kata Tarmizi, maka dia memastikan Pemkab Aceh Barat siap untuk melakukan eksekusi segara.
“Kemudian terkait hal-hal lain yang disampaikan akan segera kita tindaklanjuti supaya cepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Kabupaten Aceh Barat,” katanya.
