Meulaboh, Independen News – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi melakukan transformasi besar dalam tata kelola persampahan dengan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra strategis mulai Senin (11/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah yang diproyeksikan mampu menembus angka Rp5 miliar.
Kolaborasi tersebut dijalankan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan persampahan, dengan fokus utama pada penguatan sistem layanan, modernisasi sarana dan prasarana, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pola kemitraan dan sistem bagi hasil yang transparan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, IPM, ASEAN-ENG., mengatakan bahwa selama ini masih terdapat potensi retribusi yang belum tergarap maksimal. Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi penerimaan retribusi sampah baru mencapai sekitar Rp863 juta dari target Rp2,5 miliar.
Menurutnya, keterlibatan BUMD diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan terukur sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Masyarakat butuh kepastian jadwal angkut. Dengan kemitraan ini, kami ingin memastikan sampah terangkut secara reguler, armada diperkuat, dan pelayanan bisa menjangkau wilayah yang selama ini belum maksimal,” ujar Kurdi.
Ia menambahkan, modernisasi armada pengangkut dan alat pendukung pengelolaan sampah kini menjadi prioritas utama seiring pelantikan jajaran manajemen baru BUMD yang dilakukan pada hari yang sama.
Tak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, transformasi ini juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Pemerintah daerah ingin menjadikan sektor persampahan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan desa dalam sistem pengelolaan dan pengumpulan retribusi.
Selain itu, DLH Aceh Barat juga mulai mendorong perubahan pola pikir masyarakat melalui gerakan pemilahan sampah dari sumber rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung sistem pengolahan yang lebih efektif dan ramah lingkungan.
“Sampah yang dipilah sejak dari rumah memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan mempermudah proses pengolahan. Ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga peluang ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Secara keseluruhan, transformasi pengelolaan sampah di Aceh Barat dibangun melalui empat fokus utama, yakni peningkatan ekonomi desa, kepastian layanan pengangkutan sampah, modernisasi sarana dan prasarana, serta edukasi pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, pemerintah desa, dan masyarakat, Aceh Barat optimistis mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan lingkungan yang bersih serta berdampak positif bagi perekonomian daerah.
