Tapaktuan, Independen News – Mantan aktivis Aceh Selatan, Syahrial, menilai pola framing yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap isu pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah berpotensi menjadi strategi untuk menghadang perubahan.
Menurutnya, praktik tersebut sangat kontra produktif dengan keinginan masyarakat yang mengharapkan terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan periode 2025–2030, yakni “Aceh Selatan yang Maju, Produktif, dan Madani.”
Syahrial menjelaskan bahwa framing bukan sekadar penyampaian kritik atau perbedaan pendapat, melainkan teknik komunikasi yang sengaja membingkai informasi melalui pemilihan kata, sudut pandang, dan penekanan tertentu untuk membentuk persepsi publik.
“Framing adalah cara menyajikan informasi dengan memilih aspek tertentu untuk ditonjolkan dan mengabaikan aspek lainnya. Substansi bisa sama, tetapi karena dibingkai secara berbeda, persepsi publik pun diarahkan menjadi negatif atau positif sesuai kepentingan tertentu,” ujar Syahrial, Jumat (9/1/2026).
Ia menegaskan, dalam praktik komunikasi publik, framing memiliki tiga elemen utama.
Pertama, seleksi dan penekanan isu, yakni memilih bagian tertentu dari sebuah persoalan untuk terus diulang.
Kedua, penyusunan pesan melalui penggunaan istilah, metafora, atau label tertentu.
Ketiga, pembentukan makna yang mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons informasi.
“Ketika framing dilakukan secara berulang dengan sudut pandang yang sama, publik bisa digiring pada kesimpulan tertentu, meskipun realitasnya tidak sesederhana itu,” katanya.
Syahrial menilai, framing yang diarahkan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap agenda perubahan pemerintah daerah justru merugikan kepentingan masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa visi dan misi pemerintahan yang saat ini dijalankan merupakan hasil dari pilihan rakyat melalui proses demokrasi di bilik suara.
“Masyarakat Aceh Selatan telah menentukan pilihannya dengan harapan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, framing yang bertolak belakang dengan kehendak publik hanya akan menghambat energi kolektif untuk maju,” tegasnya.
Menurutnya, kritik tetap merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kritik yang sehat seharusnya bersifat konstruktif dan berorientasi pada solusi, bukan sekadar membangun narasi pesimistis yang diulang-ulang tanpa melihat konteks secara utuh.
“Kalau framing digunakan untuk kepentingan sempit dan terus mengedepankan sisi negatif, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat Aceh Selatan secara keseluruhan,” tambahnya.
Syahrial berharap seluruh elemen masyarakat dapat lebih jernih dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang publik, serta ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif demi percepatan pembangunan.
“Tujuan kita sama, yaitu Aceh Selatan yang maju, produktif, dan madani. Perbedaan pandangan boleh, tetapi jangan sampai framing yang berulang justru melemahkan harapan dan semangat perubahan yang telah dipilih rakyat,” pungkasnya.
