ACEH BARAT, Independen News – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) terus memperkuat penanganan sampah berbasis masyarakat. Kepala Dinas LHK Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, IPM, ASEAN-Eng, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam mengatasi persoalan sampah yang kian meningkat, khususnya di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
Kurdi menyebutkan, sejumlah titik seperti gampong Drien Rampak, Pasir, Kota Padang, hingga kawasan Seneubok dan Lapang menjadi fokus penanganan karena volume sampah yang terus bertambah. Setiap harinya, produksi sampah di Kecamatan Johan Pahlawan mencapai sekitar 28 ton, bahkan meningkat hingga 35 ton per hari saat momen hari raya.
“Selama ini kita masih menghadapi kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di titik-titik tertentu. Padahal, ini menjadi beban karena harus diangkut setiap hari. Ke depan, kita dorong perubahan perilaku melalui program kemitraan,” ujar Kurdi.
Melalui program tersebut, DLHK akan melibatkan satuan tugas (satgas) dan relawan di tingkat desa. Mereka tidak hanya bertugas mengangkut sampah, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar mulai memilah sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Konsep kemitraan ini juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dalam skema kerja sama, sekitar 35 persen hasil pengelolaan sampah akan menjadi hak pengelola di tingkat desa, sementara 65 persen masuk ke DLHK. Warga nantinya dapat menyetorkan sampah ke bank sampah atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang kemudian dikelola lebih lanjut.
“Kalau masyarakat tidak mampu membayar retribusi, tidak masalah. Asal mereka mau memilah sampah, itu bisa kita berikan keringanan. Bahkan, ada nilai ekonomi yang bisa mereka dapatkan,” jelasnya.
Saat ini, DLHK Aceh Barat telah membina 11 unit bank sampah, termasuk tiga bank sampah induk yang didukung dana CSR. Sampah yang telah dipilah akan dibeli dari warga, kemudian dijual kembali ke luar daerah setelah terkumpul dalam jumlah besar.
Kurdi menambahkan, komposisi sampah di Aceh Barat didominasi sampah organik sekitar 60 persen, sementara plastik mencapai 30 persen. Oleh karena itu, pengolahan di tingkat hulu dan tengah menjadi fokus utama, termasuk pengolahan kompos dari sampah organik.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan anggaran sekitar Rp2 miliar. Fasilitas ini akan dilengkapi mesin pencacah otomatis dan pengolahan kompos guna mendukung sistem pengelolaan yang lebih modern.
Namun demikian, tantangan terbesar masih terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Kurdi mengakui, masih banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah, meskipun fasilitas tempat sampah telah disediakan.
“Kita targetkan dalam tiga bulan sudah ada perubahan di tingkat desa, enam bulan mulai terlihat hasilnya, dan satu tahun ke depan bisa kita perluas ke wilayah lain,” katanya optimistis.
Terkait keluhan masyarakat soal tong sampah yang sering menumpuk atau dipindahkan, Kurdi menjelaskan hal itu terjadi karena sebelumnya layanan pengangkutan belum maksimal. Kini, pihaknya telah meningkatkan frekuensi pengangkutan, terutama di jalur utama, agar tidak lagi menimbulkan keresahan.
Di akhir pernyataannya, Kurdi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta mulai memilah sampah dari rumah.
“Penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu peran aktif masyarakat agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat,” pungkasnya.
