Ramli SE Desak Pemkab Aceh Barat Tak Perpanjang Izin Perusahaan yang Ingkar Janji kepada Masyarakat

Meulaboh, Independen News – Anggota DPRK Aceh Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ramli, SE, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak menepati janji atau komitmen untuk membantu kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, perusahaan yang tidak merealisasikan janji sosialnya kepada masyarakat tidak seharusnya diperpanjang perizinan oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ramli dalam Rapat Pembahasan Rancangan Qanun APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Aceh Barat, yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRK Aceh Barat, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Ramli menyoroti komitmen perusahaan terhadap program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Aceh Barat.

Menurutnya, hingga tahun 2026, baru PT Mifa yang dinilai telah merealisasikan komitmennya untuk membantu pembangunan rumah tidak layak huni. Sementara itu, sejumlah perusahaan lain yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan untuk membantu masyarakat, justru belum terlihat merealisasikan janji tersebut.

“Tahun ini hanya PT Mifa yang menepati janji untuk pembangunan rumah tidak layak huni. Lalu perusahaan lainnya ke mana? Sebelumnya mereka sudah menyampaikan niat untuk membantu pembangunan rumah masyarakat, tetapi sampai sekarang bagaimana realisasinya?” ungkap Ramli.

Ia meminta Pemkab Aceh Barat tidak hanya menerima janji perusahaan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap komitmen yang telah disampaikan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Ramli berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas agar keberadaan perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menyampaikan janji tanpa realisasi.

Menurutnya, komitmen perusahaan terhadap pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam hal pemberian izin usaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *