Meulaboh, Independen News – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Aceh Barat menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PAN, Ramli, S.E., dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Aceh Barat, Jumat (20/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN menyoroti berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan aset, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga aktivitas pertambangan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Ramli menyampaikan, berdasarkan rancangan APBK 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,253 triliun, belanja daerah Rp1,293 triliun, serta pembiayaan daerah Rp39,873 miliar.
Di bidang pemerintahan, Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap upaya pembenahan manajemen RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyelesaian utang lama rumah sakit kepada pihak ketiga atau vendor obat di Medan, Sumatera Utara.
Menurut Ramli, pihak RSUD Cut Nyak Dhien telah melakukan pembayaran sebesar 50 persen dari total utang lama sekitar Rp50 miliar. Fraksi PAN juga mengapresiasi komitmen Direktur RSUD Cut Nyak Dhien, dr. Akbar Siregar, Sp.PD, FINASIM, beserta jajarannya.
Selain itu, PAN berharap peningkatan fasilitas rumah sakit, termasuk penambahan kamar dan pengoperasian Cathlab pada 2027, dapat diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi PAN secara khusus meminta agar layanan Cathlab nantinya dapat melayani pasien BPJS sehingga masyarakat kurang mampu juga memperoleh akses pelayanan kesehatan tersebut.
Di sektor kesehatan, Fraksi PAN turut meminta peningkatan anggaran operasional bagi Puskesmas dan Pustu agar pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan semakin optimal. Mereka juga mendorong Dinas Kesehatan melakukan inspeksi mendadak secara berkala ke seluruh Puskesmas.
Terkait persoalan pemberhentian Kepala Puskesmas Suak Ribee pada Oktober 2026, Fraksi PAN meminta Inspektorat melakukan audit secara profesional, objektif, dan tidak memihak. Ramli menegaskan, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar pengambilan keputusan yang adil, termasuk memberikan pemulihan nama baik apabila pihak yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
Di bidang pendidikan, Fraksi PAN mendorong evaluasi dan rotasi terhadap guru yang telah mengajar selama lima hingga sepuluh tahun di sekolah yang sama. Usulan tersebut juga mencakup kepala sekolah dasar sebagai bagian dari pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Fraksi PAN turut mempertanyakan rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah umum dibandingkan sekolah agama. Salah satu saran yang disampaikan adalah menerapkan pola pembelajaran yang mengintegrasikan hafalan ayat pendek, doa salat, sifat 20, dan kegiatan mengaji sebelum proses belajar mengajar dimulai.
Sementara itu, dalam upaya meningkatkan PAD, Fraksi PAN menilai sejumlah target penerimaan daerah masih dapat dioptimalkan. Salah satunya target PAD Dinas PUPR sebesar Rp300 juta yang dinilai masih relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia.
PAN menyarankan adanya kerja sama antara Dinas PUPR, pemerintah gampong, Satpol PP, dan DPM-PTSP untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB.
Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah menertibkan dan mendata kembali aset-aset daerah, termasuk ruko di Medan yang dibangun menggunakan APBK Aceh Barat pada 2017–2018, Pasar Bubon, serta lahan eks PDAM di Gampong Lapang.
Terkait hibah kepada KONI Aceh Barat sebesar Rp3,9 miliar, Fraksi PAN meminta agar nominal tersebut ditinjau kembali sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan dasar masyarakat. PAN menegaskan hal itu bukan berarti tidak mendukung kegiatan maupun prestasi olahraga, melainkan mengusulkan alternatif pendanaan melalui sponsorship dan dana CSR perusahaan perkebunan serta pertambangan.
Dalam pandangan tersebut, PAN juga meminta kejelasan penyerahan kebun plasma milik PT PAAL kepada masyarakat agar dapat segera direalisasikan dan menjadi contoh bagi perusahaan perkebunan lainnya di Aceh Barat.
Soroti Pengelolaan Pelabuhan dan Aktivitas Tambang
Pada sektor pengelolaan daerah, Fraksi PAN meminta pemerintah segera menunjuk pengelola baru Pelabuhan Umum Jetty Meulaboh setelah adanya putusan PTUN Banda Aceh Nomor 14/G/2026/PTUN.BNA tertanggal 17 November 2026 yang menolak gugatan PT Pelabuhan Mitra Mandiri terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Menurut PAN, pengelolaan pelabuhan harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan karena retribusi kepelabuhanan merupakan salah satu potensi PAD yang signifikan.
Fraksi PAN juga menyoroti aktivitas angkutan batu bara oleh perusahaan vendor hauling. Mereka meminta agar pemerintah tidak memperpanjang izin penggunaan jalan kabupaten sebelum seluruh kewajiban dipenuhi, termasuk pembangunan jalan hauling khusus, pembebasan lahan, kompensasi debu kepada masyarakat, perbaikan kerusakan jalan dan jembatan, serta pemenuhan izin penggunaan jalan provinsi dan nasional.
Selain itu, PAN meminta perhatian pemerintah terhadap banjir bandang yang kerap terjadi di Kecamatan Sungai Mas dan Woyla Raya. Fraksi tersebut mendorong Bupati Aceh Barat menyurati Gubernur Aceh untuk meminta rekomendasi sanksi berat terhadap PT Megalanic Garuda Kencana apabila ditemukan pelanggaran dalam aktivitas pertambangannya.
Fraksi PAN juga menyoroti dugaan pencemaran Sungai Krueng Meureubo dan Krueng Woyla akibat aktivitas pertambangan ilegal yang perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan dan penegakan aturan.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PAN berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan Rancangan Qanun APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027.
PAN menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran, pengelolaan aset yang tertib, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat Aceh Barat.













