Meulaboh, Independen News – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Aceh Barat mulai melakukan pendataan, verifikasi dan validasi lapangan pada hari ini Senin (13/4/2026).
Ketua Satgas TRLH Kabupaten Aceh Barat, Wistha Nowar mengatakan, tim verifikasi dan validasi RTLH tersebut terdiri dari beberapa unsur seperti Dinas Perkim, Dinkes, Dinas PUPR, Dinsos, unsur kecamatan dan aparatur gampong.
“Verifikasi dan validasi lapangan perdana dilaksanakan secara paralel mulai hari ini, target capaiannya perharinya adalah 10 gampong, sementara untuk target penyelesaiannya yaitu selama 32 hari kalender atau pada 15 Mei 2026,” kata Wistha.
Setelah proses pendataan RTLH selesai dilakukan kata Wistha, kemudian dilanjutkan dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), nantinya akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur gampong terkait rencana pembentukan posko pengaduan DTSEN.
“Posko pengaduan DTSEN dibentuk di masing – masing gampong, posko itu nantinya berfungsi sebagai pusat layanan pengaduan dan verifikasi data masyarakat. Selanjutnya dilakukan penetapan operator gampong, operator itu nantinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penginputan data DTSEN,” katanya.
Selanjutnya kata Wistha, setelah operator gampong ditetapkan dilanjutkan dengan pelatihan admin posko pengaduan DTSEN bagi mereka para operator gampong yang akan dilaksanakan oleh Dinsos.
“Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut mencakup teknis pengelolaan data dan penggunaan aplikasi, seluruh operator wajib menggunakan sistem sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Wistha.
Data DTSEN itu nantinya kata Wistha harus dipilah berdasarkan desil kesejahteraan pada masing – masing gampong, tujuannya untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
