MEULABOH, Independen News – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 dengan mengusung tema “Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Merata di Berbagai Sektor”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat, Selasa (21 April 2026).
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dari proses panjang perencanaan partisipatif yang telah dimulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga forum konsultasi publik rancangan awal RKPD.
“Seluruh tahapan tersebut telah menghasilkan berbagai usulan prioritas masyarakat yang akan diselaraskan dengan kebijakan RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025–2029,” ujar Said Fadheil.
Ia menjelaskan, Musrenbang ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2027 yang memuat target indikator makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan.
Said Fadheil mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,44 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,72 persen. Meski demikian, perekonomian daerah masih menunjukkan tren positif.
Di sisi lain, kata dia, capaian sosial menunjukkan perkembangan menggembirakan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 15,50 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 5,46 persen. “Hal ini mencerminkan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai memberikan hasil nyata,” tambahnya.
Kemudian kata Said, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 76,30, diikuti kenaikan PDRB per kapita yang mencapai Rp43,42 juta. Namun, pemerintah daerah tetap mencermati sejumlah tantangan, seperti meningkatnya rasio gini menjadi 0,252 yang menandakan ketimpangan pendapatan, serta laju inflasi yang mencapai 5,56 persen.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Aceh Barat, Wahyu Rovaldi, SSTP, M.Si, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten bertujuan untuk menghimpun dan menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat bawah, guna memastikan keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah serta antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
“Forum ini juga menjadi wadah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan daerah,” jelasnya.
Dalam Musrenbang tersebut, sebut Wahyu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan enam prioritas pembangunan tahun 2027, yaitu peningkatan kualitas SDM yang unggul, sehat, dan berdaya saing; percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk menurunkan kemiskinan; penguatan kehidupan sosial budaya serta implementasi nilai-nilai syariat Islam; peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel; pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; serta penguatan ketahanan sosial, ketertiban umum, dan peran pemuda dalam pembangunan.
Sedangkan Kepala Bappeda Aceh yang diwakili oleh Perencana Ahli Utama, Teuku Ahmad Dadek, SH, M.Hum, turut memaparkan secara teknis terkait pengelolaan dan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan perencanaan pembangunan Aceh Barat tahun 2027 dapat berjalan lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.
