BANDA ACEH, Independen News – Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Ajakan tersebut disampaikan Sulaiman melalui keterangan pers yang diterima media pada Senin (13/7/2026). Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Polri, khususnya Kortas Tipikor, untuk mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU secara profesional, objektif, serta tanpa pandang bulu. Semua pihak harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Sulaiman.
Ia menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun budaya antikorupsi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di berbagai sektor.
Sulaiman juga mengingatkan pentingnya menghormati setiap tahapan proses hukum yang sedang berjalan. Ia berharap penanganan perkara tidak dipengaruhi oleh opini yang dapat mengganggu independensi aparat penegak hukum.
“Kepercayaan publik akan semakin kuat apabila aparat bekerja secara profesional, transparan, dan seluruh pihak menghormati proses hukum. Jangan sampai penegakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan di luar mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap Polri terus memperkuat komitmen dalam mengusut dan menuntaskan perkara korupsi maupun TPPU. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus menciptakan iklim pembangunan yang sehat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama. Dengan penegakan hukum yang adil dan konsisten, cita-cita menghadirkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dapat terwujud,” pungkasnya.
