Meulaboh, Independen News – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,99 dengan predikat Baik berdasarkan hasil akhir Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).
Jika dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya, capaian Kabupaten Aceh Barat menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, Aceh Barat memperoleh nilai 1,69 dengan predikat Cukup. Selanjutnya, pada tahun 2024 nilai tersebut meningkat menjadi 2,62 dengan predikat Baik, hingga pada tahun 2026 kembali meningkat menjadi 2,99 dengan predikat Baik.
Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,99 dengan predikat Baik tersebut juga telah melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat. Hal ini menjadi bukti positif atas upaya dan komitmen Diskominsa dalam memperkuat tata kelola statistik sektoral serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Aceh Barat.
Dalam keterangannya, Bupati Aceh Barat, Tarmizi,SP.,MM., memberikan atensi khusus terhadap peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral. Menurutnya, capaian positif Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk memperluas pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Ke depan, pembinaan dan pendampingan diharapkan tidak hanya berfokus pada perangkat daerah yang telah menjadi lokus penilaian, tetapi juga menjangkau 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang dipersiapkan untuk mengikuti penilaian EPSS pada tahun 2028.
“kita tekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola statistik sektoral yang berkualitas. Oleh karena itu, 10 OPD tersebut diharapkan mulai melakukan pembenahan dan mempersiapkan seluruh aspek penyelenggaraan statistik sektoral sejak dini, sehingga pada tahun 2027 sudah dapat mengikuti tahapan pembinaan dan penilaian sebagai bagian dari persiapan sebelum pelaksanaan EPSS Tahun 2028” Terangnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Bupati meminta Diskominsa Aceh Barat selaku Walidata untuk memberikan perhatian dan pendampingan secara optimal kepada 10 OPD dimaksud. Pendampingan perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, mulai dari pemahaman indikator EPSS, penguatan tata kelola data, pemenuhan standar data dan metadata, penyusunan bukti dukung, peningkatan kualitas proses bisnis statistik, hingga pemanfaatan data dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
“Melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh OPD memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memenuhi standar penyelenggaraan statistik sektoral. Upaya ini sekaligus menjadi strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk memperluas penerapan prinsip Satu Data Indonesia, meningkatkan kualitas tata kelola data lintas perangkat daerah, serta mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Statistik pada pelaksanaan EPSS Tahun 2028” Ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa), Dedi Mulianda,S.IP.,M.Si., mengatakan bahwa capaian positif tersebut merupakan hasil dari upaya bersama antara Diskominsa selaku Walidata dengan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola statistik sektoral, mulai dari perencanaan kebutuhan data, pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan hingga pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Selain Diskominsa sebagai walidata, pada penilaian EPSS tahun ini diikuti oleh 2 perangkat daerah lainnya yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Untuk itu, Kami memberikan apresiasi tinggi kepada kedua OPD tersebut karena berkomitmen penuh selama proses penilaian” Ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan proses EPSS dilaksanakan melalui sejumlah tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut diawali dengan pembentukan tim penyelenggara dan penilaian, dilanjutkan dengan penilaian mandiri oleh perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi, serta pengumpulan dan pemeriksaan bukti dukung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral.
Selanjutnya, dilakukan penilaian dokumen dan bukti dukung, penilaian oleh tim penilai internal maupun penilai Badan (eksternal) sesuai mekanisme EPSS, serta tahapan klarifikasi dan verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan implementasi di lapangan. Hasil dari seluruh rangkaian penilaian tersebut kemudian menjadi dasar penetapan nilai Indeks Pembangunan Statistik.
Menurutnya, peningkatan nilai IPS Aceh Barat tidak terlepas dari semakin baiknya koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah, khususnya dalam memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Penguatan peran masing-masing unsur penyelenggara statistik juga menjadi faktor penting, yakni Bapperida sebagai Koordinator Data, Diskominsa sebagai Walidata, BPS sebagai Pembina Data, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Produsen Data.
Peningkatan dari nilai 1,69 pada tahun 2023 menjadi 2,99 pada tahun 2026 mencerminkan adanya kemajuan dalam membangun tata kelola statistik sektoral yang lebih terarah dan terintegrasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai bergerak dari pemenuhan administrasi dan dokumen pendukung menuju penguatan proses bisnis, standar data, metadata, interoperabilitas, serta pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan pembangunan.
Meski demikian, capaian tersebut bukanlah akhir dari upaya pembenahan. Menurut Dedi, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan statistik sektoral tidak hanya terlihat dari kelengkapan dokumen, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.
“Ke depan, kita menargetkan nilai Indeks Pembangunan Statistik Aceh Barat dapat terus meningkat hingga mencapai predikat Sangat Baik. Untuk itu, seluruh OPD harus semakin meningkatkan komitmen dalam pengelolaan data sektoral, mulai dari proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan kualitas, hingga pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Statistik bukan sekadar angka, tetapi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berbasis data,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Diskominsa Aceh Barat akan terus memperkuat fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap produsen data, meningkatkan kualitas pengelolaan data sektoral, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan portal Satu Data Kabupaten Aceh Barat, yaitu Satu Data untuk Gerak Sinergi Membangun Negeri (SATURASI).
Melalui penguatan SATURASI, diharapkan data pembangunan daerah, mulai dari data perencanaan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), hingga berbagai data sektoral lainnya, dapat terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan.
Capaian IPS sebesar 2,99 dengan predikat Baik ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Dengan kolaborasi yang kuat antara Bapperida, Diskominsa, BPS, dan seluruh OPD, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimistis dapat mewujudkan tata kelola data yang semakin berkualitas, terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran tutupnya.
Indeks Pembangunan Statistik merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah. Nilai tersebut diperoleh melalui proses penilaian EPSS yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Statistik.














