Meulaboh, Independen News – Fraksi Partai Golkar DPRK Aceh Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Barat tentang Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026).
Melalui juru bicara Fraksi Golkar, Fajar Ziyadi, SE, fraksi tersebut menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, Fraksi Golkar menekankan bahwa pertanggungjawaban APBK harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pertanggungjawaban APBK bukan hanya menyajikan realisasi angka-angka keuangan, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Fajar Ziyadi saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan. Menurut Fajar, manfaat APBK harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedalaman dan pesisir.
Dalam bidang pembangunan ekonomi, Fraksi Golkar menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah yang berpihak pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan koperasi. Pemerintah juga diharapkan memperluas akses permodalan, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta mendorong hilirisasi produk unggulan daerah.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan profesionalisme aparatur, digitalisasi pelayanan publik, serta pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan pelayanan masyarakat.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRK, Fraksi Golkar mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi keberadaan vendor yang beroperasi di sektor pertambangan dan perkebunan di Aceh Barat. Pansus tersebut diharapkan dapat memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, terutama dalam mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri tingkat SD dan SMP. Pemerintah daerah diminta segera melakukan pembenahan melalui inovasi kebijakan bersama Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan.
Fraksi Golkar juga meminta perhatian serius terhadap tata kelola Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat, agar pengelolaannya semakin baik melalui sinergi lintas instansi serta pemenuhan kebutuhan fasilitas yang mendesak.
Menutup penyampaiannya, Fajar Ziyadi menegaskan bahwa Fraksi Golkar mendukung Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang diharapkan menjadi bahan penyempurnaan bagi pemerintah daerah.
“Kami berharap seluruh masukan yang disampaikan Fraksi Golkar dapat menjadi perhatian bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat,” tutup Fajar.
