MEULABOH, Independen News – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar Rapat Paripurna ke-VII Masa Sidang ke-III Tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Jumat (13/11/2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Hj. Siti Ramazan, SE, atau yang akrab disapa Dekti dan dihadiri unsur Forkopimda, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, jajaran pemerintah daerah, anggota DPRK, serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Dekti menyampaikan bahwa pembahasan rancangan APBK 2027 merupakan tahapan penting untuk menyelaraskan kebijakan anggaran daerah dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, pelaksanaan anggaran tahun 2026 masih menyisakan sejumlah program dan kegiatan yang belum seluruhnya tercapai sesuai dengan perencanaan. Karena itu, pembahasan APBK 2027 perlu dilakukan secara cermat agar penggunaan anggaran dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Pembahasan anggaran ini harus tetap memprioritaskan program dan kegiatan yang sangat penting serta berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, prinsip ketelitian, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ketua DPRK juga meminta seluruh anggota dewan agar mengikuti setiap tahapan agenda rapat paripurna sesuai jadwal yang telah disepakati.
Selain itu, ia berharap Bupati Aceh Barat dapat mengarahkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti proses pembahasan anggaran secara serius dan maksimal.
Siti Ramazan secara khusus meminta agar kepala OPD hadir langsung dalam pembahasan dan tidak diwakilkan. Ia juga mengharapkan agar selama proses pembahasan berlangsung, kepala OPD tidak diberikan izin untuk melakukan perjalanan dinas sehingga pembahasan dapat berjalan efektif.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRK selanjutnya mempersilakan Bupati Aceh Barat untuk menyampaikan sambutan sekaligus menyerahkan secara simbolis Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRK.
Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRK bersama TAPK dan OPD terkait sebagai bagian dari proses pembahasan hingga penetapan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027.
Melalui pembahasan tersebut, diharapkan APBK 2027 dapat disusun secara terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Barat.
