MEULABOH, Independen News – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Barat berdampak besar terhadap aktivitas nelayan. Akibat sedimentasi di muara sungai, banyak boat nelayan kandas dan tidak bisa melaut selama sepekan terakhir. Kondisi ini membuat perekonomian masyarakat pesisir lumpuh total.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, menyampaikan bahwa lumpur yang terbawa arus banjir telah menumpuk di area muara sehingga menutup jalur keluar masuk kapal nelayan. “Para nelayan tidak bisa melaut akibat efek banjir. Boat kandas karena sedimentasi yang disebabkan oleh meluapnya air sungai yang membawa lumpur,” ujar Bupati Tarmizi, Sabtu (6/12).
Menurutnya, sebagian besar nelayan di Aceh Barat menggantungkan hidup dari hasil melaut harian dengan pendapatan hanya berkisar antara Rp70.000 hingga Rp100.000. Pendapatan itu umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga keesokan harinya.
“Selama ini sudah seminggu mereka tidak melaut. Mereka membutuhkan bantuan logistik dan juga alat berat untuk pengerukan muara,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berjanji akan segera menyalurkan bantuan bagi masyarakat nelayan yang terdampak. Selain bantuan pangan, pemerintah juga akan menurunkan alat berat guna mempercepat pengerukan muara agar aktivitas melaut bisa kembali normal.
“Insya Allah semua permintaan mereka kita penuhi. Jangan sampai ada keluarga nelayan yang tidak punya makanan di rumah untuk kebutuhan makan,” tegas Bupati Tarmizi.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRK Aceh Barat M. Priya Nyona Feby meminta agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti janji tersebut dengan langkah nyata di lapangan. Ia menilai, kondisi nelayan yang sudah seminggu tidak bisa bekerja merupakan keadaan darurat yang perlu penanganan cepat.
“Kami meminta pemerintah bergerak cepat membantu nelayan. Jangan hanya menunggu laporan, tapi harus turun langsung memastikan distribusi bantuan dan pengerukan muara benar-benar dilakukan,” tegasnya.
Priya juga mengingatkan agar koordinasi lintas dinas ditingkatkan, terutama antara Dinas Kelautan, PUPR, dan BPBD, agar penanganan pascabencana lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.
“Nelayan ini adalah kelompok yang sangat rentan. Jika mereka tidak bisa melaut seminggu saja, dampaknya sangat berat bagi ekonomi keluarga. Pemerintah tidak boleh abai terhadap hal ini,” pungkasnya.
