Meulaboh, Independen News – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat meminta kepada seluruh pihak yang melakukan penggalangan dana untuk korban bencana banjir agar menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyalurannya. Hal ini penting untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga maupun relawan.
Anggota DPRK Aceh Barat, M. Priya Nyona Feby, menyampaikan bahwa solidaritas masyarakat yang tinggi terhadap korban banjir patut diapresiasi, namun perlu ada mekanisme koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah agar penyaluran bantuan berjalan efektif dan merata.
“ Kami sangat mengapresiasi semangat kepedulian masyarakat, lembaga, dan komunitas yang turun langsung membantu korban banjir. Tapi kami juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih dan seluruh korban bisa menerima secara adil,” ujar Feby, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki data dan peta wilayah terdampak bencana yang bisa dijadikan acuan bagi para relawan atau lembaga sosial dalam menyalurkan bantuan. Dengan demikian, penanganan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan terukur.
Selain itu, Feby juga menekankan perlunya laporan publik atas penggunaan dana hasil penggalangan yang dilakukan masyarakat.
“Transparansi bukan hanya soal keuangan, tapi juga soal kepercayaan publik. Masyarakat berhak tahu ke mana bantuan itu disalurkan,” tambahnya.
DPRK Aceh Barat berharap agar semangat gotong royong dan kepedulian sosial tetap dijaga, namun dengan tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
