MEULABOH, Independen News – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar rapat paripurna kedua masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027, di ruang rapat utama DPRK Aceh Barat, Jum’at (
Rapat yang berlangsung di gedung DPRK Aceh Barat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat, Zulfikar, S.A.B. Dalam pembukaan sidang, Zulfikar menyampaikan bahwa rapat dihadiri 17 dari total 25 anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, kuorum dinyatakan terpenuhi sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan dan terbuka untuk umum.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran DPRK Aceh Barat, H. Tarmizi, S.E., menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan perangkat daerah terkait.
Ia menjelaskan, pembahasan Rancangan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027 telah dilakukan secara intensif, cermat, dan komprehensif sejak 13 hingga 18 Oktober 2026. Pembahasan tersebut bertujuan memastikan anggaran daerah disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPK, struktur APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp1.253.702.362.044, belanja daerah sebesar Rp1.263.575.422.836, serta penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp39.873.060.792.
Dalam laporannya, H. Tarmizi menegaskan bahwa penyusunan APBK tidak boleh sekadar mengulang pola penganggaran tahun sebelumnya. Setiap program dan kegiatan perangkat daerah harus memiliki target kinerja yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Badan Anggaran juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting kepada pemerintah daerah untuk menjadi perhatian dalam penyempurnaan APBK 2027.
Salah satu poin utama adalah mendorong pemerintah daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan digitalisasi, sekaligus memperbaiki sistem distribusi pendapatan serta mengurangi kebocoran penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat kecil dan melemahkan iklim usaha pelaku UMKM.
Selain itu, Badan Anggaran meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah melalui pengelolaan usaha yang lebih produktif.
Pada sektor belanja, pemerintah daerah diminta memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran yang dinilai kurang prioritas, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, perlu dievaluasi agar anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
Badan Anggaran juga menekankan agar alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan serta memperhatikan pemerataan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Aceh Barat.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan penyediaan air bersih juga menjadi perhatian. Pemerataan pembangunan diminta menjadi prioritas, terutama di wilayah-wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
Dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat, pemerintah daerah didorong meningkatkan pemberdayaan UMKM, membuka lapangan kerja, memperluas pelatihan dan akses permodalan, serta memperkuat perekonomian gampong.
Badan Anggaran turut meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun 2027 agar realisasi anggaran berjalan proporsional dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
Di sisi pengawasan, pemerintah daerah diharapkan membuka akses informasi pelaksanaan anggaran secara transparan serta melakukan evaluasi realisasi anggaran setiap triwulan bersama komisi-komisi DPRK. Setiap penggunaan anggaran juga harus memiliki indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.
H. Tarmizi menyampaikan bahwa laporan Badan Anggaran tersebut merupakan hasil kerja bersama antara DPRK, TAPK, dan seluruh perangkat daerah terkait. Ia juga mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses pembahasan APBK 2027.
Melalui laporan tersebut, DPRK Aceh Barat berharap penyusunan APBK Tahun Anggaran 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.
Laporan Badan Anggaran selanjutnya menjadi salah satu bahan dan masukan bagi pembahasan tahapan berikutnya hingga penyampaian pendapat akhir terhadap Rancangan Qanun APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027.














