BERITADAERAH

Waket DPRD Nilai Tim Pansel Direktur PDAM Tidak Paham Aturan

Selain tidak paham aturan, tim Pansel pun dinilai tidak independen.

Johanes Mase, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang

Oelamasi, independen-news.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang nilai tim Panitia Seleksi (Pansel) yang melakukan seleksi Direktur PDAM Kupang tidak paham aturan. Selain tidak paham aturan, tim Pansel pun dinilai tidak independen.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Johanes Mase, Kamis (30/01/2020) diruang kerjanya mengatakan, karena tidak paham aturan maka hasil kerja tim Pansel pun cacat hukum.

Politisi kawakan PDIP ini mengatakan, tim Pansel mestinya berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2018 tentang pemberlakuan standar kompetensi Nasional Indonesia bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum.

Bukan hanya Permen PUPR, Perda Kabupaten Kupang terkait hal ini pun mesti menjadi rujukan dalam melakukan seleksi, tidak dibenarkan tim Pansel kemudian mengesampingkan aturan itu.

Ia mengatakan, dalam peraturan menteri PUPR terutama pada Bab II, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan Pasal 7 ayat (2) menyebutan soal syarat mutlak calon Direktur PDAM atau sejenisnya.

Syarat mutlak yang dimaksud katanya, calon Direktur PDAM mestinya lolos uji kompetensi dengan mengantongi sertifikat kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang air minum.

Selain tidak mengacu pada aturan, tim Pansel pun dilinai tidak memiliki independensi.

Pasalnya, hasil seleksi tim Pansel justru bocor ke publik mendahului pengumuman resmi oleh Bupati Kupang dan menjadi konsumsi publik. Apalagi, bocornya hasil seleksi diduga kuat disebarkan oleh oknum yang bukan berasal dari Kabupaten Kupang.

Bupati Kupang sebagai pemilik PDAM memberi tugas kepada Pansel, maka hasil kerja mesti dilaporkan juga kepada Bupati Kupang sebagai pemilik perusahaan bukan malah bocor ke publik mendahului pengumuman.

Bupati Kupang nanti akan menetapkan orang – orang yang dinilai layak memimpin PDAM sebagai Perusahan milik daerah itu. “ini bupati belum tau tapi hasil seleksi sudah keluar,”Ungkapnya.

Anehnya, hasil seleksi pertama kali bocor ke publik. Hal ini dinilai sebagai upaya melecehkan Bupati Kupang sebagai pemilik perusahan.

“Pansel dalam melakukan penjaringan, tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan, karena itu saya akan bilang ke Bupati untuk seleksi ulang,”Ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya minta Bupati Kupang untuk membubarkan tim Pansel, batalkan hasil kerja Pansel, serta membentuk Pansel baru yang juga melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang membawahi PDAM sebagai mitra kerja dan paling penting adalah taat pada regulasi. (Sully).




BACA JUGA :   Desa Oesena Jadi Pusat Ternak Ayam Kampung

KOMENTAR ANDA

komentar

Tags
Baca Selengkapnya
Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

MOHON KAS NONAKTIF ITU ADBLOCKER HAA...HARGAI ORANG PUNG KARINGAT DO. TERIMA KASIH :)