BERITAINDEPENDEN-NEWSNASIOANAL

Ini Sikap Tegas DPRD Kabupaten Kupang Terkait Ancaman Rawan Pangan

pemerintah mesti segera menetapkan status darurat pangan.

Oelamasi, independen-news.com – Ancaman rawan pangan di Kabupaten Kupang mendapat respon keras dari Pimpinan DPRD. Bahkan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang tegas minta Pemerintah segera mengambil sikap.

Dra. Sofia Malelak – de Haan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kupang.


Dra. Sofia Malelak – de Haan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kupang kepada awak media, Kamis (20/02/2020) mengatakan, pemerintah mesti segera menetapkan status darurat pangan.

Ia mengatakan, Pemerintah dan DPRD mesti miliki komitmen politik untuk tetapkan status darurat pangan. Dengan status ini, Pemerintahan dapat juga membangun komunikasi dengan Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat untuk dapatkan bantuan tanggap darurat.

“kita harus proaktif dengan provinsi dan pusat untuk tangkap peluang yang ada, untuk itu kita harus punya data reel, tidak bisa data mengarang,”Katanya.

Dinas teknis terkait dituntut segera memberi telaah kepada pimpinan daerah soal langkah apa yang akan dtempuh. Kondisi saat ini, masyarakat tidak lagi bisa berharap dari tanaman padi dan jangung, maka dinas harus punya strategi inovasi, tanaman apa yang dapat dikembangkan dengan kondisi ketersediaan air yang kurang.

Bukan hanya status darurat pangan, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pengguna anggaran pun mestinya menetapkan langkah strategis percepatan penanggulangan rawan pangan.

Dinas teknis terkait sudah saatnya dikerahkan turun langsung melakukan pendataan dampak akibat curah hujan yang minim. Data yang disajikan pun bukan Asal Bapak Senang (ABS) atau data khayalan, melainkan data reel atau valid.

Dengan data yang reel itu maka dirinya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan sesuai data valid yang disajikan oleh dinas teknis.

“kalau bisa kita rapat bersama untuk dengar data reel dari dinas apa yang mereka katakan dan bisa kita ambil kesepakatan bersama, ini yang sementara kita dorong melalui surat dari sekretariat DPRD,”Ungkap Politisi Partai NasDem ini.

Menurutnya, keluhan masyarakat akan ancaman rawan pangan memang telah mengemuka, hasil kunjungan kerja 4 Komisi DPRD di berbagai Kecamatan pun disajikan keluhan yang sama oleh masyarakat.

Status darurat pangan hingga kebijakan pemerintah memyediakan kebutuhan pangan bagi maayarakat merupakan hal mutlak, pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pelindung masyarakat harus memberi jaminan ketika kesulitan itu tiba.

Wacana tentang penyediaan sembako dengan harga murah dan terjangkau disetiap wilayah kecamatan bisa juga menjadi salah satu solusi. Ini penting sehingga saat masyarakat butuh dapat dengan mudah diperoleh dan dengan harga berbeda dari harga pasaran.

BACA JUGA :   Pasien DBD dibolehkan Pulang Saat Fase Kritis

“kepastian masyarakat dapat perlindungan dari pemerintah ini penting, mereka tidak mau tergantung dari pemerintah, tapi mereka mau ada jaminan dari pemerintah,”Ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat mulai merasa gerah dengan sikap Pemerintah Kabupaten Kupang yang masih diam tidak bergeming, belum ada sikap jelas terkait ancaman rawan pangan.

Yusuf Sadukh, Ketua LPM Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang – NTT menyesalkan sikap Pemkab Kupang yang masih diam terkait ancaman rawan pangan.

Menurutnya, dengan kondisi nyata curah hujan minim tahun ini mulai mengancam ketersediaan pangan di masyarakat. Sebab dengan curah hujan seperti saat ini, masyarakat dipastikan memgalami gagal tanam yang akhirnya berpengaruh pada ketersediaan pangan. (Sully).

BACA JUGA :   Waket DPRD : Utamakan Nyawa Manusia bukan Administrasi

KOMENTAR ANDA

komentar

Tags
Baca Selengkapnya
Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

MOHON KAS NONAKTIF ITU ADBLOCKER HAA...HARGAI ORANG PUNG KARINGAT DO. TERIMA KASIH :)