Meulaboh, Independen News – Respons cepat dan ketegasan Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam menindaklanjuti aspirasi daerah kembali menuai apresiasi. Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPRK Aceh Barat, M. Priya Nyona Feby, yang menilai langkah cepat tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Ini contoh konkret bagaimana pemerintah pusat dan daerah bisa bergerak seirama. Respons cepat dari Menteri Pertanian memberikan semangat baru bagi petani dan perangkat daerah untuk bekerja lebih efektif,” ujar Feby, Selasa (25/11/2025).
Ia menilai, model kerja cepat yang diterapkan Menteri Pertanian patut dijadikan teladan bagi jajaran birokrasi lainnya. “Beliau tidak hanya mendengar, tetapi langsung menindaklanjuti dengan solusi konkret di lapangan. Ini yang dibutuhkan rakyat hari ini,” tambahnya.
Diketahui, tiga kabupaten di Provinsi Aceh yakni Aceh Barat, Aceh Tengah, dan Aceh Besar menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Pertanian pada hari yang sama. Dalam pertemuan itu, berbagai program strategis dibahas, mulai dari pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan jaringan irigasi tersier, hingga pembukaan lahan sawah baru.
Langkah cepat dan tepat dari jajaran Kementerian Pertanian yang langsung mengeksekusi hasil rapat tersebut diapresiasi luas. Menurut Feby, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian kini tidak lagi berhenti pada tataran wacana.
“Kalau cara kerja seperti ini terus dipertahankan, saya yakin Aceh, khususnya Aceh Barat, bisa menjadi lumbung pangan yang kuat di masa depan,” tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti momentum positif ini dengan memperkuat perencanaan dan pengawasan di tingkat bawah.
“Sinergi antara pusat dan daerah harus terus dijaga. Kita di DPRK siap mendukung dengan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada sektor pertanian,” tutup Feby.
Langkah cepat dan koordinasi efektif tersebut kini menjadi inspirasi bagi banyak daerah, sekaligus bukti nyata bahwa percepatan pembangunan sektor pertanian membutuhkan kolaborasi lintas level pemerintahan.
