MEULABOH, Independen News – Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Aceh Barat menyatakan dukungan terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Sidang Kedua DPRK Aceh Barat Tahun 2026, Selasa (14/7/2026).
Dalam pandangan fraksinya, Partai Aceh melalui juri bicara H. Tarmizi, SE., menilai secara umum pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dinilai mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Berbagai capaian tersebut patut diapresiasi dan menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang,” demikian disampaikan Fraksi Partai Aceh.
Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Fraksi Partai Aceh mengapresiasi tren positif Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat didorong untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Fraksi PA, peningkatan PAD menjadi langkah penting agar daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Pelayanan Publik Harus Terus Ditingkatkan
Selain aspek fiskal, Fraksi Partai Aceh juga meminta pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, serta pelayanan administrasi pemerintahan.
Fraksi PA berharap manfaat APBK dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah pedalaman maupun pesisir.
Fokus Penguatan Ekonomi Masyarakat
Dalam bidang ekonomi, Fraksi Partai Aceh mendukung perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, dan sektor produktif lainnya.
Pemerintah diminta memperluas program pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan akses permodalan, penguatan kapasitas pelaku usaha, hilirisasi produk unggulan daerah, hingga mendorong investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Barat.
Usulkan Pembentukan Pansus Tambang dan Perkebunan
Salah satu poin penting dalam pandangan Fraksi Partai Aceh adalah usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang secara khusus mengevaluasi keberadaan vendor-vendor pada sektor pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Aceh Barat.
Fraksi PA menilai pembentukan pansus diperlukan untuk memastikan seluruh perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai peraturan perundang-undangan.
Melalui pansus tersebut, Fraksi PA berharap lahir rekomendasi yang komprehensif guna memperbaiki tata kelola sektor pertambangan dan perkebunan, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Soroti Mutu Pendidikan
Fraksi Partai Aceh juga menyoroti menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri, baik tingkat SD maupun SMP di Aceh Barat.
Karena itu, Fraksi PA meminta Dinas Pendidikan bersama Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan para pemangku kepentingan segera melakukan pembenahan dan terobosan agar kualitas pendidikan di sekolah negeri semakin meningkat dan kembali menjadi pilihan utama masyarakat.
Tata Kelola Masjid Agung Jadi Perhatian
Dalam sektor keagamaan, Fraksi Partai Aceh meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait meningkatkan sinergi dalam pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat.
Fraksi PA berharap berbagai kebutuhan mendasar masjid dapat segera dipenuhi sehingga fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat dapat berjalan secara optimal.
Dukung Raqan APBK 2025 dengan Catatan
Di akhir pandangannya, Fraksi Partai Aceh menyatakan menerima dan mendukung Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan, dengan sejumlah catatan yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Fraksi PA menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, responsif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan demi terwujudnya Aceh Barat yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.
