Meulaboh, Independen News – Anggota DPRK Aceh Barat, M. Priya Nyona Feby, menanggapi pernyataan Pakar Manajemen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof. Jasman J. Ma’ruf, yang meminta agar penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Aceh dibatasi selama masa darurat. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh masyarakat dapat memperoleh BBM secara merata dan menghindari kepanikan di tengah kondisi sulit saat ini.
“Dalam situasi darurat seperti sekarang, pembatasan penjualan BBM merupakan kebijakan yang bijak. Tujuannya agar distribusi berjalan adil dan tidak terjadi penimbunan atau praktik spekulasi di lapangan,” ujar M. Priya Nyona Feby, Sabtu (6/12/2025).
Sebelumnya, Prof. Jasman menyarankan agar penjualan BBM di Aceh diatur dengan ketat, termasuk pembatasan jumlah pembelian sesuai kebutuhan satu kendaraan serta pengawasan terhadap penggunaan jeriken.
Menurutnya, langkah ini dapat mengurangi antrean panjang di SPBU dan mencegah penimbunan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Yang penting Pertamina bisa memastikan stok BBM tidak terputus di SPBU, karena jika terlihat kosong masyarakat akan panik. Pertamina tentu sudah berpengalaman dalam menjaga rantai pasok BBM,” jelas Prof. Jasman.
Ia juga menyoroti pentingnya pemulihan pasokan listrik oleh PLN, karena ketersediaan listrik akan menekan permintaan BBM untuk kebutuhan genset masyarakat. “Jika listrik pulih, masyarakat tidak perlu lagi antre membeli BBM,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai langkah cepat Pertamina dalam menjaga pasokan BBM di daerah terdampak bencana sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025, yang mewajibkan BUMN strategis untuk menjamin ketersediaan barang penting.
Menurut Herry, upaya koordinasi lintas lembaga, strategi mitigasi distribusi, hingga komitmen membuka SPBU 24 jam menjadi bukti bahwa Pertamina menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
Menanggapi hal itu, M. Priya Nyona Feby mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan BBM di Aceh Barat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
“Pemerintah daerah bersama lembaga terkait terus memantau situasi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Mari kita saling mendukung dan tidak menimbun, karena yang paling penting saat ini adalah pemerataan,” tutupnya.
